Tarik Dana Pensiun & JHT Sekaligus? Pahami Potongan Pajak Finalnya

Halo, pembaca setia zonaakuntansi.com! Masa purnatugas atau pensiun idealnya menjadi waktu yang tenang untuk menikmati hasil jerih payah selama puluhan tahun bekerja. Salah satu sumber dana utama yang sangat dinantikan oleh para pekerja di masa ini adalah pencairan Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), maupun Jaminan Hari Tua (JHT).

Namun, ketika Anda memutuskan untuk mencairkan seluruh dana tersebut sekaligus secara tunai, ada kewajiban perpajakan yang menanti. Sama halnya dengan uang pesangon, dana pensiun dan JHT merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tata cara pemotongannya secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2010.

Kabar baiknya, perlakuan pajak untuk dana pensiun dan JHT ini terbilang sangat berpihak pada pekerja jika dibandingkan dengan pajak pesangon. Mari kita kupas tuntas aturan pemotongan pajak finalnya agar Anda bisa menghitung proyeksi dana bersih yang akan masuk ke rekening Anda!

1. Perbedaan Mencolok: Tarif Dana Pensiun/JHT vs Pesangon (Pasal 4)

Banyak yang mengira bahwa saat pensiun, potongan pajak yang dikenakan atas dana JHT atau Uang Manfaat Pensiun akan sama besarnya dengan tarif pajak uang pesangon PHK. Padahal, pemerintah memberikan tarif yang jauh lebih ringan dan sangat sederhana untuk kategori dana pensiun dan JHT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 16/2010, tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), atau Jaminan Hari Tua (JHT) hanya dibagi menjadi 2 (dua) lapisan saja, yaitu:

• Tarif 0% (Nol Persen): Berlaku atas bagian penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
• Tarif 5% (Lima Persen): Berlaku atas bagian penghasilan bruto yang berada di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bandingkan dengan uang pesangon yang memiliki 4 lapisan tarif dan bisa mencapai potongan maksimal 25% (berdasarkan Pasal 3). Pemotongan maksimal untuk dana pensiun/JHT dipatok hanya di angka 5%, berapapun besarnya dana yang Anda tarik!

Sama seperti aturan pesangon, Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa tarif pemotongan ini diterapkan atas jumlah kumulatif dana pensiun atau JHT yang dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun kalender.

Contoh Kasus Sesuai Pasal 4:

Misalkan Anda mencairkan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 150.000.000 secara sekaligus. Perhitungan pajaknya sangat sederhana:

• Rp 50.000.000 pertama x 0% = Rp 0
• Sisa Rp 100.000.000 x 5% = Rp 5.000.000

Jadi, total PPh 21 Final yang dipotong hanya Rp 5.000.000, dan dana bersih yang Anda terima adalah Rp 145.000.000.

2. Jangan Keliru: Pensiun Bulanan vs Manfaat Pensiun Sekaligus

Satu hal krusial yang sering memicu kebingungan adalah perbedaan perlakuan pajak antara uang pensiun yang dibayarkan secara rutin tiap bulan oleh perusahaan/dana pensiun, dibandingkan dengan Uang Manfaat Pensiun yang ditarik sekaligus di muka. Perhitungan pajaknya sangat berbeda!

Aturan PMK 16/2010 ini hanya mengatur penghasilan yang dibayarkan secara sekaligus (atau dicicil maksimal dalam batas 2 tahun kalender). Karena sifatnya dibayar sekaligus, pajaknya berstatus Final dan menggunakan tarif khusus (0% dan 5%) seperti yang dijelaskan di atas.

Lalu, bagaimana jika perusahaan atau Dana Pensiun membayarkan uang pensiun Anda secara rutin setiap bulan (misalnya Rp 5 juta per bulan) seumur hidup?

Jika skemanya adalah pembayaran bulanan secara teratur, maka penghasilan tersebut TIDAK menggunakan aturan PMK 16/2010 ini. Penegasan ini bisa dilihat pada poin contoh perhitungan di Lampiran PMK 16/2010, di mana pembayaran manfaat pensiun bulanan tunduk pada aturan reguler PPh Pasal 21 (pajak progresif biasa). Artinya, uang pensiun bulanan tersebut akan dihitung pajaknya layaknya gaji bulanan karyawan aktif, dengan memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan status keluarga Anda terlebih dahulu.

3. Aturan Khusus Pengalihan ke Asuransi Jiwa (Pasal 8)

Ada kalanya karyawan yang memasuki masa pensiun memilih untuk tidak menarik uangnya secara tunai, melainkan mengalihkan Uang Manfaat Pensiun tersebut ke perusahaan asuransi jiwa dengan skema pembelian anuitas seumur hidup (dana dikelola asuransi untuk dibayarkan bulanan nantinya).

Bagaimana hukum pajaknya? Apakah langsung dipotong?

Hal ini diatur secara sangat detail dan tegas di dalam Pasal 8 PMK 16/2010.

• Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), jika terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun untuk membeli anuitas seumur hidup, maka secara hukum pajak, peserta dianggap telah menerima haknya secara sekaligus pada saat itu juga.
• Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (2) dan (3) mewajibkan bahwa atas pengalihan dana tersebut terutang PPh 21 Final. Pemotongan pajaknya harus langsung dilakukan oleh pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan tepat pada saat dana tersebut dibelikan anuitas.
• Lalu, apakah saat perusahaan asuransi mulai membayarkan pensiun bulanan kepada Anda nantinya akan dipotong pajak lagi? Jawabannya TIDAK. Pasal 8 ayat (4) memberikan jaminan hukum bahwa pada saat perusahaan asuransi jiwa mulai membayar Uang Manfaat Pensiun bulanan kepada Anda, tidak boleh lagi ada pemotongan PPh 21. Hal ini dikarenakan pajaknya sudah dipotong tuntas di awal saat pengalihan dana.

Kesimpulan

Bagi Anda yang sedang merencanakan pencairan dana purnatugas, memahami regulasi PMK 16/2010 adalah langkah cerdas untuk mengamankan hak Anda. Tarif pemotongan pajak final maksimal 5% untuk Uang Manfaat Pensiun, THT, dan JHT adalah bentuk insentif nyata dari pemerintah agar pekerja yang memasuki usia senja tetap bisa menikmati hasil tabungan kerjanya secara maksimal.

Pastikan Anda mengetahui persis skema pencairan yang ditawarkan oleh Dana Pensiun perusahaan Anda apakah ditarik sekaligus, dialihkan ke asuransi, atau dibayar bulanan karena ketiganya memiliki dampak pemotongan pajak yang sama sekali berbeda.