Halo, pembaca zonaakuntansi.com! Mengurus administrasi perpajakan di tengah kesibukan bisnis sering kali membuat jadwal pelaporan terlewat. Akibatnya, bayang-bayang sanksi administratif atau denda mulai menghantui pembukuan perusahaan. Namun, kini Anda memiliki kesempatan emas untuk membersihkan catatan denda tersebut berkat terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Kebijakan terbaru ini pada hakikatnya merupakan fasilitas relaksasi atau "pemutihan" bersyarat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan peluang berupa pengurangan hingga penghapusan sanksi pajak secara terstruktur. Tujuannya sangat positif, yaitu meringankan beban finansial pelaku usaha sekaligus mendorong tingkat kepatuhan secara nasional.

Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana bisnis Anda dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, khususnya untuk kasus telat lapor, telat bayar, hingga keringanan eksklusif bagi usaha yang baru terdaftar.

1. Skema Keringanan untuk Keterlambatan Lapor dan Setor SPT

Denda yang menumpuk akibat kelalaian jadwal kini bisa dipangkas habis. Berdasarkan Diktum KESATU, otoritas pajak memberikan diskon sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan (untuk Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya) maupun SPT Masa (untuk Masa Pajak September 2026 dan sebelumnya) yang berstatus kurang bayar.

Fasilitas ini juga berlaku penuh untuk sanksi akibat pembetulan SPT yang dilakukan atas kemauan sendiri, serta denda akibat telat menyetorkan pajak ke kas negara. Pengurangan sanksi ini diatur dalam tiga periode waktu pembayaran berdasarkan Lampiran A, yaitu:

• Penghapusan Total (Diskon 100%): Sanksi Anda akan di-nol-kan jika penyampaian SPT dan pelunasan pokok pajaknya diselesaikan dalam periode 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2026.

• Potongan Separuh (Diskon 50%): Apabila Anda baru melaporkan dan melunasi pokoknya pada rentang 1 Januari 2027 hingga 31 Maret 2027, sanksi akan dikurangi sebesar 50%.

• Potongan Akhir (Diskon 25%): Jika pelunasan baru bisa dilakukan pada periode 1 April 2027 hingga 30 Juni 2027, Anda tetap berhak mendapatkan potongan denda sebesar 25%.

Contoh Simulasi Kasus: Agar lebih jelas, kita bisa merujuk pada contoh resmi di Lampiran E angka 1 huruf a. Bayangkan KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp1.000.000 kepada PT ABC akibat telat melapor SPT Tahunan 2025 pada tanggal 12 Oktober 2026. Jika PT ABC langsung melapor dan mengajukan penghapusan pada tanggal 25 Oktober 2026, denda Rp1.000.000 tersebut sepenuhnya dihapus (100%). Namun, apabila PT ABC baru merespons pada tanggal 2 Januari 2027, diskon yang didapat hanya 50%, sehingga perusahaan masih wajib membayar Rp500.000.

2. Peluang Emas bagi Wajib Pajak Baru (Basis Data Perpajakan)

Pemerintah rupanya juga ingin merangkul para pelaku usaha yang selama ini belum terintegrasi dengan sistem pajak. Melalui Lampiran D, terdapat insentif khusus terkait "Basis Data Perpajakan" yang sangat menguntungkan entitas bisnis baru.

Aturan ini ditujukan bagi Wajib Pajak yang baru mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau entitas bisnis yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila proses pendaftaran ini dilakukan pada periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, lalu Wajib Pajak tersebut melaporkan kewajiban SPT masa lalunya, maka seluruh sanksi keterlambatannya akan dihapus 100%!

Sama halnya dengan skema sebelumnya, persentase diskon bagi pendaftar baru ini akan menurun menjadi 50% jika pendaftaran dilakukan pada kuartal pertama 2027, dan tersisa 25% pada kuartal kedua 2027. Kebijakan ini adalah momen yang sangat tepat bagi pemilik usaha untuk segera melegalkan status bisnisnya tanpa perlu khawatir ditagih denda atas aktivitas di tahun-tahun sebelumnya.

3. Syarat Mutlak Pengajuan Permohonan

Meski fasilitas yang ditawarkan sangat besar, keringanan ini memerlukan inisiatif administratif dari Anda. Sesuai dengan ketentuan pada Diktum KETIGA, permohonan harus diajukan secara resmi kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 1 Oktober 2028.

Lebih lanjut, perhatikan syarat substantif pada Diktum KEEMPAT yang tidak boleh dilewatkan:

1. Pokok Pajak Harus Lunas: Fasilitas diskon hanya menyasar sanksi yang belum dibayar, dengan syarat mutlak bahwa kewajiban pokok pajaknya telah dilunasi terlebih dahulu.
2. Surat Pernyataan Kekhilafan: Anda wajib melampirkan surat bermeterai yang menegaskan bahwa sanksi tersebut muncul karena murni "kekhilafan", bukan kesengajaan. Format baku surat ini telah disediakan pada Lampiran G.
3. Tidak Ada Sengketa Hukum: Anda tidak diperkenankan sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum di pengadilan pajak. Jika sedang berjalan, gugatan tersebut wajib dicabut. Selain itu, Anda harus melampirkan surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengajukan gugatan, yang formatnya tersedia pada Lampiran F.

Terakhir, berdasarkan regulasi turunan pada Pasal 24 (PMK 118/2024 yang diubah PMK 71/2026), kuota untuk mengajukan permohonan ini dibatasi maksimal 2 (dua) kali per ketetapan pajak. Oleh karena itu, persiapkan dokumen Anda dengan teliti agar permohonan langsung disetujui pada kesempatan pertama.

Hadirnya KEP-239/PJ/2026 adalah wujud nyata dukungan pemerintah terhadap kelancaran arus kas dunia usaha. Evaluasi kembali catatan kepatuhan perusahaan Anda, segera setorkan pokok pajak yang tertunggak sebelum akhir tahun 2026, dan manfaatkan diskon sanksi hingga 100% ini